MUNDUR
Antara Sikap Kesatria dan Penyakit Jabatan
Esai reflektif | 13 November 2026
Sekitar tahun 1989, penulis pernah mengalami peristiwa yang sampai sekarang masih menggelikan untuk dikenang. Ketika itu berlangsung pemilihan ketua senat mahasiswa di sebuah fakultas. Penulis dicalonkan sebagai utusan dari jurusan sendiri. Alasannya sederhana: pihak pengusul memperkirakan penulis mempunyai peluang besar untuk memenangkan pemilihan.
Namun, ada skenario yang agak unik. Sebelum pemilihan, tim sukses menyampaikan sebuah kesepakatan: kalau terpilih, penulis harus mengundurkan diri. Sebab, orang yang sesungguhnya mereka inginkan menjadi ketua adalah teman yang lain.
Bayangkan, seseorang dicalonkan agar menang, tetapi sesudah menang justru diminta mundur! Hahaha.
Singkat cerita, penulis terpilih dan, sesuai komitmen awal, mengundurkan diri. Teman yang telah dipersiapkan itu pun menjadi ketua senat. Urusan dianggap selesai, setidaknya oleh penulis.
Beberapa hari kemudian, seorang teman memanggil. “Mengapa kamu mundur?” tanyanya. Penulis menjawab ringan bahwa pengunduran diri itu sudah menjadi komitmen sebelum pencalonan. Bukannya memahami, ia malah marah. Barangkali dalam pandangannya, mandat hasil pemilihan tidak boleh diserahkan begitu saja hanya karena kesepakatan beberapa orang.
Bertahun-tahun kemudian, kemarahan teman itu justru terasa mengandung pertanyaan etis: jika janji kepada tim sukses berbenturan dengan amanah para pemilih, janji mana yang lebih utama? Saat itu penulis merasa telah menepati komitmen. Tetapi apakah menepati komitmen selalu berarti menunaikan tanggung jawab?
Yusril, Gus Dur, dan Jalan Mundur
Ingatan tentang kejadian tersebut muncul kembali ketika menyaksikan pemilihan presiden di MPR pada 20 Oktober 1999. Yusril Ihza Mahendra, yang semula maju sebagai calon presiden, memutuskan menarik diri sebelum pemungutan suara. Ia kemudian mengarahkan dukungan politiknya kepada KH Abdurrahman Wahid, atau Gus Dur.
Penulis masih terngiang ucapan Yusril yang menyebut Gus Dur sebagai seniornya dan menyerukan pengalihan dukungan. Kalimat persisnya mungkin perlu ditelusuri lagi dari rekaman sidang; tetapi pesan peristiwanya melekat dalam ingatan: seseorang mundur dari kontestasi dan memberikan jalan kepada orang lain.
Tentu pengalaman senat tahun 1989 tidak sama dengan dinamika pemilihan presiden 1999. Yang satu berangkat dari komitmen internal sebelum pencalonan, sedangkan yang lain berada dalam perhitungan dan kompromi politik tingkat nasional. Namun keduanya menghadirkan ironi yang serupa: dalam politik, mundur kadang bukan berarti berhenti memengaruhi hasil. Justru dengan mundur, seseorang dapat ikut menentukan siapa yang maju.
Mundur Setelah Duduk dalam Jabatan
Pada 12 November 2026, berita pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia kembali memberi dimensi lain pada kata “mundur”. Berbeda dengan pengalaman penulis dan Yusril, pengunduran diri ini terjadi setelah yang bersangkutan terpilih, dilantik, dan menjalankan jabatan.
Menurut keterangan resmi MPR, Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR dan sebelumnya kepada Presiden. Dalam surat yang dibacakan Ketua MPR, ia menyatakan berhenti atas permintaan sendiri dengan pertimbangan kepentingan bangsa, negara, dan kelancaran penyelenggaraan pemerintahan. MPR kemudian menyiapkan tindak lanjut konstitusional untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut.
Peristiwa ini berlangsung di tengah kontroversi dan proses politik yang berkaitan dengan kedudukannya. Karena itu, penilaian publik tentu tidak tunggal. Ada yang memandang mundur sebagai tindakan bertanggung jawab, ada pula yang menilainya sebagai konsekuensi dari situasi politik yang semakin berat. Tidak cukup hanya mengamati tindakan mundur; kita juga perlu menelaah alasan, konteks, mandat, dan akibatnya.
Penyakit Ingin Mundur
Akan tetapi, di balik semua peristiwa itu, ada pengalaman yang lebih personal. Setelah pernah mengundurkan diri dari suatu jabatan, penulis merasakan kecenderungan yang aneh: ketika kemudian memegang jabatan lain dan menghadapi kesulitan, pikiran untuk mundur sering muncul kembali.
Seolah-olah tersedia pintu darurat yang selalu mudah ditemukan. Ketika terjadi perbedaan pendapat, pintu itu tampak. Ketika beban tanggung jawab terasa berat, pintu itu kembali kelihatan. Bahkan ketika persoalan sebenarnya masih dapat diselesaikan, pikiran untuk mengundurkan diri kadang muncul mendahului usaha menyelesaikannya.
Hahaha, jangan-jangan ini penyakit! Tentu “penyakit” di sini hanyalah kiasan, bukan diagnosis. Tetapi kiasan itu menolong kita bertanya: apakah pengalaman melepaskan jabatan membuat seseorang lebih merdeka dari ambisi, atau malah lebih gampang meninggalkan amanah?
Ada pelajaran baik di dalam pengalaman mundur. Seseorang mengetahui bahwa jabatan bukan segalanya. Sesudah mundur, hidup tetap berjalan, persahabatan tetap mungkin terjaga, dan pekerjaan yang bermakna masih bisa dilakukan. Kesadaran seperti itu membebaskan orang dari keyakinan bahwa kursi harus dipertahankan dengan segala cara.
Namun, ada pula bahayanya. Kalau setiap konflik dijawab dengan keinginan mundur, tindakan yang mula-mula tampak sebagai keberanian bisa berubah menjadi kebiasaan menghindar. Tanggung jawab kepemimpinan kadang justru menuntut ketabahan untuk bertahan, mendengar kritik, memperbaiki keputusan, dan menyelesaikan persoalan.
Keberanian Mundur, Keberanian Bertahan
Tidak semua orang yang bertahan sedang mempertahankan ambisi. Tidak semua orang yang mundur sedang menunjukkan sikap kesatria. Ada saatnya bertahan merupakan kesetiaan terhadap amanah; ada pula saatnya pengunduran diri menjadi jalan yang paling bertanggung jawab.
Ukuran etikanya tidak terletak pada gerak maju atau mundur semata. Pertanyaan yang lebih penting ialah: kepada siapa seseorang bertanggung jawab, apa akibat keputusannya terhadap orang lain, dan apakah keputusan itu lahir dari pertimbangan yang jernih atau sekadar keinginan melepaskan beban?
Penulis sendiri belum dapat memastikan apakah dorongan untuk mundur yang sesekali muncul merupakan tanda kematangan atau justru kelemahan. Yang jelas, pengalaman tahun 1989 mengajarkan bahwa seseorang dapat menang dalam pemilihan tetapi tidak menduduki jabatan yang dimenangkannya. Dan kemarahan seorang teman telah menyisakan persoalan yang tidak selesai hanya dengan kalimat, “Saya sudah berjanji.”
Mungkin yang perlu dilatih bukan hanya keberanian untuk mundur, melainkan juga kesabaran untuk tidak buru-buru mundur.
Kalau begitu, jangan-jangan penyakitnya bukan mundur, melainkan terlalu mudah menemukan alasan untuk mundur. Hahaha.
M. Tata Taufik
